Posted in Uncategorized

Polri: Penegak Hukum yang Sering Apkir Diberi Terima Kasih

Peran institusi penegakan hukum dan penjaga keamanan beserta segenap aparatnya merupakan salah satu intrumen negara yang paling krusial dalam melanggengkan kedamaian bangsa dan persatuan negara. Tak terkecuali dengan Negara kesatuan Republik Indonesia. Namun, seringkali kita alpa memberikan rasa terima kasih kepada entitas negara yang satu ini.

Pada 4 November 2016 lalu, kancah politik di Indonesia bergerak dinamis dengan demonstrasi massal 4 November 2016. Banyak pihak yang merasa bahwa proses hukum penistaan agama Gubernur Non-Aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dikenal sebagai Ahok tidak berjalan maksimal. Ini adalah hal yang biasa di dalam suatu negara demokrasi. Menyuarakan pendapat selama pada koridor yang tepat dan dengan cara-cara yang baik adalah hal yang wajar. Banyak pihak turut memuji bahwa demokrasi di indonesia semakin dewasa dengan minimnya pergolakan negatif saat berlangsungnya demo. Padahal massa berjumlah jutaan orang.

Tentu saja kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai instrumen penegakan hukum negara adalah garda terdepan dalam penyelesaian proses hukum Ahok.  Namun, tentu saja, seperti semua hal lainnya, Polri kerap mendapatkan kritikan dan kecaman. Padahal kinerja mereka dalam melakukan penegakan hukum dan memproses aksus Ahok perlu diberikan apresiasi.

Bareskrim Polri telah menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Polisi juga telah mencegah Ahok ke luar negeri. Penyidik mengambil kesimpulan tersebut setelah gelar perkara pada Selasa 15 November 2016 lalu. Kepala Bareskrim Komjen Ari Dono mengatakan, ada perbedaan pendapat sangat tajam di kalangan ahli terkait ada tindaknya unsur niat menistakan agama oleh Ahok. Hal ini menyebabkan terjadi perbedaan pendapat di tim penyidik yang jumlahnya sebanyak 27 orang.

Ahok disangkakan Pasal 156a KUHP juncto Pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Komisioner Kompolnas Poengky Indarti beranggapan, tindakan yang dilakukan Polri mulai dari menerima laporan hingga memprosesnya dalam bentuk gelar perkara telah optimal dan profesional. Pada proses gelar perkara, Polri telah memaparkan hasil informasi yang dikumpulkan baik dari Pelapor, Terlapor, Saksi, Ahli Pidana, Ahli Agama, Ahli Bahasa, Ahli Digital Forensik, Ahli Psikologi, Ahli Antropologi, Ahli Jurnalis, dan lainnya, baik yang diajukan oleh Pelapor, Terlapor maupun Polri.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan mengatakan, keputusan Polri menetapkan Ahok sebagai tersangka patut diapresiasi. Ia yakin, Polri bekerja profesional, tanpa tekanan dari pihak manapun. ketika penyelidik menyatakan kasus naik ke penyidikan, pasti karena menemukan adanya tindak pidana.

Ahok sendiri menyatakan bahwa ia akan memercayakan penetapan tersangka kasus penistaan agama oleh Mabes Polri kepada tim kuasa hukumnya. Ia menambahkan bahwa sesungguhnya ia lebih memilih pra-peradilan agar perdamaian dan persatuan NKRI dapat terjaga. Perwakilan tim hukum Ahok, Ruhut Sitompul, juga menegaskan bahwa Ahok akan tetap taat hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima. Ia sendiri mengakui bahwa ia menghormati kerja keras Kapolri dan Kabareskrim.

Penetapan status tersangka kasus penistaan agama itu sendiri tidak menyurutkan niatnya untuk melakukan blusukan. Pada tanggal 17 November 2016 Ahok blusukan disambut warga yang antusias akan kedatangannya. Ahok mengunjungi Duren Sawit untuk melakukan temu warga.

Sedangkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta masyarakat mewaspadai pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan kasus Ahok untuk kepentingan lain. Ia meminta masyarakat mengawal kasus Ahok tanpa terprovokasi. demo lanjutan aksi 4 November yang rencananya dilaksanakan 25 November sudah tak fokus pada tujuan awal. Namun, pihak kepolisian mengaku tidak akan tertekan dan akan bekerja sesuai hukum.

Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat Buya Syafii Maarif. Ia juga berpendapat bahwa penetapan oleh Bareskrim Polri tersebut harus dihormati. Kini status hukum Ahok telah jelas sehingga demo susulan sungguh bukan langkah yang diperlukan. Pendiri Maarif Institute itu mengingatkan semua pihak untuk menjaga situasi kondusif nasional. Dia berharap, jangan ada intervensi atau tendensi politis apa pun atas proses hukum terhadap pejawat itu.

Ketika hukum sudah berjalan menurut hemat saya kita perlu mengawasi dalam tertib dan cermat, tanpa mengganggu jalannya hukum itu sendiri. Presiden Joko Widodo sendiri sudah meminta semua pihak untuk menaati proses hukum terkait penetapan status tersangka terhadap Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Presiden juga meyakinkan bahwa proses hukum di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sudah sesuai prosedur, transparan, adil, dan profesional.

Advertisements

Author:

Little universe in the big universe having a journey with other universes.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s